Sekjen FWJI, Sekolah tidak boleh menjadi ladang bisnis
Tangerang. FBINEWS
Forum wartawan Jakarta Indonesia (FWJI) berpendapat amandemen IV Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan alokasi 20% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan belum berdampak signifikan bagi perbaikan pendidikan di Indonesia. Sektor pendidikan di tanah air juga masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga.
Melihat kondisi itulah (FWJI) berjanji memaksimalkan penggunaan anggaran pendidikan 20% di APBN. Itu harus terwujud pemerataan kualitas pendidikan dari fasilitas sampai sumber daya pendidikan yang selama ini menjadi masalah utama di Indonesia.
Sekretaris Jenderal FWJI, Riyan Kadhafi (RK) mengatakan, agar ada pemerataan, maka perlu jaminan anggaran pendidikan didistribusikan tepat sasaran. Baik untuk penunjang fasilitas pendidikan ataupun peningkatan kualitas tenaga pendidik.
"Seharusnya dana tersebut langsung ditujukan kepada rakyat, jangan sampai hanya untuk kesejahteraan pejabat," janjinya.
Selain itu bujet pendidikan tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sehingga, sekolah swasta lokal, madrasah juga harus mendapat jaminan hak yang sama. juga melihat penerapan ujian nasional sebagai standar kelulusan harus dievaluasi.
"Lebih baik dana menyelenggarakan ujian nasional digunakan untuk memperbaiki mutu pendidikan seperti kesejahteraan guru, infrastruktur, dan fasilitas pendidikan," ujar orang tua murid.
Apalagi, ujian nasional tidak menjamin pemerataan mutu pendidikan nasional. Setiap sekolah memiliki standar dan kualifikasi berbeda dalam menentukan siswa.
Untuk itu, pemerintah pusat perlu menjaga mutu pendidikan dengan mengeluarkan kurikulum pendidikan yang wajib digunakan sekolah. Lebih penting lagi, FWJI ingin pemerintah memastikan, bahwa sekolah bukan menjadi ajang bisnis semata. Sebab, jika sekolah menjadi alat bisnis, akan menyebabkan masyarakat kian sulit mendapat pendidikan yang layak.
"Amerika Serikat banyak memberikan pendidikan gratis namun kualitas tetap terjaga. Sistem bantuan pendidikan dari masyarakat mampu, serta subsidi silang bisa diterapkan sebagai mana mestinya," katanya.
Sementara itu agar program pendidikan berkelanjutan dengan standar jelas. Tujuannya agar jika terjadi pergantian kepemimpinan, contohnya: seperti menteri, kurikulumnya tidak diganti lagi. Oleh karena itu perlu adanya kekuatan data dari survei yang valid terhadap kualitas pendidikan di setiap daerah.
Survei juga harus mendata peran serta keluarga dan orang tua termasuk pendidikan anaknya. Ke depannya pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran lebih besar untuk membangun infrastruktur pendidikan.
Caranya dengan melakukan penghematan anggaran di seluruh instansi pemerintah, dan menggunakan hasil penghematan untuk anggaran pendidikan.
kami akan pantau juga dan menjanjikan sekolah atau pendidikan gratis di seluruh daerah mulai tingkat terbawah sampai perguruan tinggi. Namun pergerakan kami dan janji manis ini tidak diikuti dengan berapa kebutuhan anggaran pastinya.
Source: FWJ Indonesia.
Editor: Babay
